Idle Cash pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya
DOI:
https://doi.org/10.47178/jesit.v1i1.1090Keywords:
idle cash, manajemen kas, penyerapan anggaran, anggaran pendapatan dan belanja daerah, pemerintah daerahAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan manajemen kas di Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku Barat Daya. Penelitian ini merupakan penelitian kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan eksplanatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara di DPKAD Maluku Barat Daya, sedangkan data sekunder berupa dokumen-dokumen kebijakan terkait. Analisis data menggunakan pendekatan content analysis. Validasi data dilakukan dengan metode triangulasi dan member checking. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya idle cash yang cukup tinggi pada tahun anggaran. Hal tersebut disebabkan oleh manajemen kas yang belum maksimal, sehingga anggaran belanja tidak dapat diserap dengan baik. Dalam upaya meningkatkan pendapatan dari idle cash tersebut, Pemda Maluku Barat Daya melakukan penempatan kas pada deposito bank yang telah ditunjuk. Meski demikian, upaya tersebut dianggap belum efektif karena belum mampu mengoptimalkan realisasi potensi pendapatan dari pengelolaan atas idle cash.
Downloads
References
Bonay, A. K., Sanggrangbano, A., & Hutajulu, H. (n.d.). Kajian Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jayapura Pada Era Otonomi Khusus. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, 5(2), 44290.
Habibi, Muh. M. (2015). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten. Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 8.
Hutajulu, H., Sanggrangbano, A., & Bonay, A. K. (2012). Kajian Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jayapura Pada Era Otonomi Khusus. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan.
Indonesia, B. (2019). Suku Bunga Simpanan Berjangka Menurut Kelompok Bank dan Jangka Waktu (Persen per Tahun).
Kelbulan, A. A. (2020). Analisis Prinsip-prinsip Good Gevernance dalam Penilaian Kinerja Keuangan Kabupaten Maluku Barat Daya. Economics Bosowa, 4(3), 124–137.
Lee, D. R., & Verbrugge, J. A. (2000). Free cash flow and public governance: The case of alaska. Journal of Applied Corporate Finance, 13(3), 35–43. https://doi.org/10.1111/j.1745-6622.2000.tb00064.x
Maizunati, N. A. (2017). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Dalam Klaster Kota Di Jawa-Bali. Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan), 2(1), 139–162.
Oktora, F. E., & Pontoh, W. (2013). Analisis hubungan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus atas belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten tolitoli provinsi sulawesi tengah. ACCOUNTABILITY, 2(1), 1–10.
Priyono, C. (2017). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah di Kalimantan Tahun 2011 sd 2015. Accounting and Business Information Systems Journal, 6(4).
Putra, A. S., & Mashur, D. (2014). Manajemen anggaran kas daerah. Jurnal Kebijakan Publik, 4(2), 218–223.
Republik Indonesia, B. P. K. (2018). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017. https://e-ppid.bpk.go.id/permintaan-informasi/11940
Republik Indonesia, B. P. K. (2019). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018. https://e-ppid.bpk.go.id/permintaan-informasi/11940
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, (2007).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 23/2014 (2014).
Suleman, A. R., & Hasibuan, A. (2018). Kajian Terhadap Fungsi Anggaran dalam Pembangunan Ekonomi. 3.
Sunaryo, B., & Cicellia, C. (2014). Urgensi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Desentralisasi. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, 6(4), 293–306.
Tetmilay, S. H. (2015). Studi atas Penyusunan dan Penggunaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Sebagai Sebuah Daerah Otonom Baru. Accounting and Business Information Systems Journal, 4(3).
