Akuntabilitas Sosial Dana Desa: Peran Partisipasi Masyarakat
DOI:
https://doi.org/10.47178/jesit.v1i1.1078Keywords:
Dana Desa, Akuntabilitas Sosial, Siangkaran Siendekan, FenomenologiAbstract
Akuntabilitas dana desa merupakan suatu realitas sosial yang disusun dengan adanya interaksi sosial, politik, budaya, perilaku, dan moral antara berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk memaknai akuntabilitas dana desa. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif dengan metode fenomenologi. Data penelitian dikumpulkan dengan metode wawancara secara mendalam (in-depth interview), observasi, dan dokumentasi. Objek dari penelitian adalah Desa/Lembang Ma’kuanpare dan Desa/Lembang Pitung Penanian di Toraja Utara dan menempatkan pemerintah desa dan masyarakat sebagai informan. Akuntabilitas sosial dana desa dimaknai sebagai kerterlibatan secara aktif atau proaktif masyarakat desa dalam bentuk pemikiran dan tenaga untuk membangun dan memberdayakan desa mereka sesuai kearifan budaya lokal masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat dalam memberikan pendapat masih apatis namun dalam partisipasi tenaga sudah maksimal yang menyebabkan pembangunan desa cepat diselesaikan. Akuntabilitas sosial dana desa terdiri atas beberapa dimensi yaitu partisipasi masyarakat “siangkaran siendekan”, akses bagi masyarakat, penguatan tata kelola desa, kepemimpinan melayani dan masyarakat kunci pengawasan dana desa
Downloads
References
Ackerman, J. M. (2005). Social Accountability in the Public Sector: A Conceptual Discussion. Social Development Paper: Participation and Civic Engagement, Paper No.82. Washington DC: The World Bank.
Ariyani , I. (2007). Penguatan partisipasi masyarakat dalam program imbal swadaya di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor. Tesis. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Baswir, R. (1999). Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta: BPFE.
Cheng, R. H., John, H. E., Susan, C., & Kattelus, F. (2002). Educating government Financial Managers. University collaboration between business.
Conyers, D. (1991). Perencanaan Sosial di Dunia ketiga. Yogyakarta: UGM Press.
Kadmasasmita, A. D. (2009). Akuntabilitas Keuangan Negara: Konsep dan Aplikasi. Jakarta: STIA LAN Jakarta.
Lembaga Administrasi Negara. (2016). Model dan Instrumentasi Kebijakan Hubungan Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: PKDOD LAN.
Malena, C. with Forster, R. and Singh, J. (2004). Social Accountability: An Introduction to the Concept and Emerging Practice. Washington DC: World Bank.
Nasution, Z. (2009). Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi. Malang: UMM Press.
Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. Jurnal Fokus Ekonomi, Vol No. 1 (007), hal. 37-46 (ISSN: 1907- 6304).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
World Bank. (2011). Supporting Social in the Middle East and North Africa: Lessons Learned from Past Political and Economic Transitions. Washington: The World Bank.
